Transaksi Tunai Maksimal Rp 100 Juta

Transaksi Tunai Maksimal Rp 100 Juta

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginisiasi rencana pembatasan transaksi tunai. Lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK), transaksi tunai direncanakan maksimal Rp 100 juta.

“Pemerintah berencana untuk membatasi transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku melakukan tindak pidana,” tutur Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin Selasa (17/4/2018).

Lulusan University of Illinois at Urbana-Champaign tersebut melanjutkan, tren korupsi, penyuapan dan kejahatan lainnya mengalami kenaikan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak 2003 hingga Januari 2018, PPATK telah melaporkan sebanyak 4.155 Hasil Analisis (HA) kepada penyidik. Dari jumlah tersebut, 1.958 HA ‎diantaranya merupakan berindikasi tindak pidana korupsi dan 113 HA berindikasi tindak pidana penyuapan.

“Modusnya antara lain menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan cek perjalanan,” ujar dia.

Modus para pelaku tindak pidana menggunakan transaksi tunai adalah untuk menyulitkan upaya pelacakan asal usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary).

“Masih segar dalam ingatan kita bagaimana operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh penegak hukum, hampir seluruhnya melibatkan uang tunai dalam kejahatan yang dilakukan,” lanjut dia.

Oleh sebab itu, guna menurunkan tindak pidana korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya, lanjut dia, PPATK mendukung upaya pemerintah berencana untuk membatasi transaksi tunai maksimal Rp 100 juta.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan, rencana pembatasan transaksi tunai oleh PPATK akan membawa banyak manfaat, termasuk bagi perbankan.

“Manfaat pertama, meningkatkan transaksi untuk menghindari dan menurunkan angka kejahatan korupsi,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

Kedua, sambung Firman, pembatasan transaksi tunai akan meningkatkan perlindungan untuk nasabah terhadap uang palsu. Manfaat ketiga, lanjutnya, meningkatkan aktivitas perekonomian yang bisa difasilitasi oleh perbankan.

Manfaat terakhir, mengurangi biaya handling transaksi tunai yang menurut perbankan merupakan transaksi berbiaya mahal.

“Dengan manfaat tersebut, kami mendukung rencana PPATK membatasi transaksi tunai,” ucap Firman.

Terpisah, Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iman Nugroho Soeko memandang bahwa transaksi dengan nominal di atas Rp 100 juta semestinya tidak lagi menggunakan uang tunai.

“Wajarnya kalau (transaksi) di atas Rp 100 juta, ya transaksinya tidak dilakukan secara tunai,” paparnya.

Namun demikian, menurut Iman, susah mengontrol transaksi antar-kedua belah pihak, apalagi jika sama-sama sepakat untuk menggunakan transaksi tunai ketimbang nontunai.

“Tapi transaksi antara dua pihak kan juga susah ngontrolnya, apalagi kalau kedua pihak sama-sama sepakat dan mau transaksinya diselesaikan dengan cash atau transaksi tunai,” tegasnya.

Iman optimistis aturan itu tidak akan mengganggu sektor keuangan, termasuk perbankan, bahkan mengganggu ekonomi nasional.

“Tidak, dan masyarakat kan juga sudah mulai teredukasi dengan Gerakan Non-Tunai yang dimotori Bank Indonesia,” pungkasnya.

Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati menambahkan, aturan tersebut tidak berdampak kepada industri perbankan dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh karena di kota-kota besar sudah banyak yang menggunakan digital banking.

“Namun hal tersebut harus disosialisasikan secara intensif dan efektif ke masyarakat terutama di luar kota besar, agar bisa dihindari dampak negatif dan persepsi tidak salah,” tutur dia.

Ia menambahkan, Indonesia juga perlu untuk belajar dari negara lain yang sudah menerapkan hal serupa untuk bisa mengantisipasi reaksi dan memastikan agar seluruh pihak terkait siap.