Pengadilan Tinggi tak jamin penangguhan penahanan Ahok dikabulkan

Pengadilan Tinggi tak jamin penangguhan penahanan Ahok dikabulkan

 

Pengadilan Tinggi tak jamin penangguhan penahanan Ahok dikabulkan

Wakil Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta James Butarbutar belum dapat memprediksikan seberapa besar peluang dikabulkannya penangguhan penahanan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Menurutnya, masalah dikabulkan atau tidaknya permohonan penahanan Ahok tergantung dari majelis hakim yang nantinya akan ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Jangan dikira kalau masuk permohonan itu dikabulkan, itu terserah majelisnya kalau menurut majelis cukup beralasan secara hukum itu,” ujar James di halaman gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (15/5).

James menambahkan seusai dengan Pasal 33 KUHP, majelis hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi lah yang memiliki wewenang untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan penahanan. Hingga pukul 10.00 WIB, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum menerima salinan berkas kasus penodaan agama dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Padahal syarat utama untuk membentuk majelis hakim adalah salinan berkas perkara dari PN Jakarta utara. “Sampai hari ini saya cek di bagian pidana berkas perkaranya belum masuk,” ujarnya.

Menurutnya, berkas perkara pada umumnya dikirimkan dalam jangka waktu 14 hari setelah jatuh vonis. Setelah diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkas tersebut akan didaftarkan dan kemudian akan ditentukan majelis hakim yang akan menangani banding.

“Ketentuan normatifnya masih ada waktu tujuh hingga delapan hari lagi untuk mengajukan banding,” ucapnya.

Sebelumnya, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menuturkan, penangguhan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bakal terbuka lebar. Refly mengatakan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok belum inkracht sehingga penangguhan penahan dapat diajukan. Dasar penahanan penangguhan dapat dikabulkan karena Refly menganggap Ahok tak mungkin melarikan diri ke luar negeri.

“Ya cukup kuat alasan penangguhan penahanan yang paling penting dia tidak lari beda sama perkara korupsi, kenapa (perkara korupsi) selalu ditahan karena sering lari begitu tidak dicekal, dia lari apalagi kalau kemudian ditangguhkan penahanan tambah lari dia. Ini menurut saya hal objektif yang kemudian harus dipertimbangkan (penangguhan dikabulkan),” kata Refly usai mengisi sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (14/5).